BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonom daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemda agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemimpin dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Wewenang BPD antara lain:

  1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  3. Mengusulkan pengangkatan dan pemeberhentian Kepala Desa.
  4. Menggali, manampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pucangan, Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo:
N a m a           : Sri Sadiman
Jabatan           : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pucangan
Alamat            : Gunung RT.01 RW.12 Desa Pucangan

Link Tekait